Sejarah

Pengantar

Desa Sikeben yang artinya “lumbung” adalah desa yang dialiri dua sungai yang melintas di perbatasan desa berbukit-bukit ini, sungai Lau Petani dipakai untuk air minum yang dialirkan ke setiap rumah warga. Sungai Pepei dipakai untuk memutar turbin listrik untuk kebutuhan energi di desa ‘Lumbung’ itu dan untuk kebutuhan persawahan. Dan pagi-pagi sekali, para nande telah dibangunkan oleh kokok ayam dan rengekan babi yang ada di belakang rumah. Selanjutnya, mereka menanak nasi dan memasak ikan hasil pancingan suami semalam di sungai untuk kebutuhan anak-anak yang mau sekolah.

Sekitar 30 tahun silam, desa ini adalah desa yang ’parah’. Warga harus berjalan kaki berkilo-kilo meter jaraknya, untuk menjual lom (getah karet) ke pasar, atau bagi orang kaya desa, bisa pakai kuda beban. Bentuk jalan mengikuti lekukan perbukitan sehingga tidak memungkinkan untuk memakai sepeda. Timbulnya berbagai penyakit kemungkinan besar karena kebiasaan hidup tak sehat. Buang air besar sembarangan di pekarangan, kotoran ternak yang tidak dibersihkan dari sekeliling rumah, rumah yang kotor dan kumuh, hingga sulit dan jauhnya akses terhadap air bersih.

Ini adalah potret sebuah desa yang digerakkan oleh visi ”hadirnya masyarakat desa yang mandiri dan mampu menggunakan hak dan kewajibannya secara kritis”. Di desa Sikeben, visi ini tidak sekedar mimpi lagi, tetapi telah terjadi setelah 30 tahun. Siapapun dan lembaga apapun tentu tidak bisa mengklaim paling berjasa dalam perubahan yang terjadi di desa ini. Selain jasa rakyat desa itu sendiri untuk keluar dari kesusahan. Tetapi yang tidak bisa disangkal adalah, sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat bernama Parpem, hadir di sana sejak tahun 1975. Secara tidak kebetulan pula memiliki visi yang sama dengan potret desa yang saat ini ada di Sikeben.

Desa Sikeben adalah salah satu desa dari puluhan desa yang warganya menjadi mitra kerja Parpem. Secara metaforis, desa Sikeben adalah buah dari sebuah pohon yang rindang, buah yang merupakan akibat dari ranting, dahan, daun, batang pohon, akar, dan tanah yang ada menyatu dan kait mengkait dengannya. Saling silang dan dialektika antara kerja pemberdayaan ekonomi, kesadaran akan kemandirian dan kepemilikan pada hak-hak dasar seperti ketersediaan makanan pokok, air dan listrik yang berujung pada kesadaran perlunya kolektivitas untuk menjaga, mereproduksi dan memelihara keutuhannya. Inilah antara lain misi yang dijalankan oleh Parpem GBKP selama puluhan tahun di berbagai pelosok pedesaan.

Dua isu besar ini tidak terlepas dari faktor-faktor utama mengapa DGI didirikan. AA Yewangoe, mantan ketua umum PGI, menuliskan bahwa ada tiga hal utama mengapa DGI ada. Pertama adalah realitas terjadinya pemberontakan pemberontakan di daerah, seperti DI/TII, RMS, PRRI/Permesta, dan akhirnya G 30 S. Pergumulan bangsa ini menjadi pergumulan gereja juga. Kedua, gereja-gereja hidup dalam masyarakat yang dinamis yang punya konsekuensi teologis, bagaimana gereja berperan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, gerakan oikumene yang sedang terjadi di Asia dan dunia dan berinteraksi dengan gereja gereja di Indonesia.

Salah satu momentum perubahan teologia gereja-gereja di Indonesia pasca kemerdekaan dapat dirujuk pada sidang raya Dewan Gereja-gereja Indonesia di Pematang Siantar, tahun 1971 dengan thema ”Diutus ke dalam dunia”. Nats tematis diambil dari kitab perjanjian baru, Lukas 4: 18-19 berbunyi : ” (18) Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku (19) untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Pertemuan ini sangat dipengaruhi oleh hasil pertemuan konsultasi teologia di Sukabumi, tahun 1970. Ceramah-ceramah ketua umum DGI, Dr. CHL Abineno dianggap banyak mengeksplorasi teologia untuk melihat peran dan partisipasi gereja dalam kehidupan masyarakat, yang dipakai dalam gerakan pembangunan di Indonesia. Beberapa orang yang cukup mewarnai teologia di lingkaran DGI bisa juga disebutkan, selain C.H.L. Abineno, tokoh seperti SAE Nababan, Anggapen Ginting Suka, Fridolin Ukur, Eka Dharmaputera, dan lain-lain.

Selain itu, salah satu orang yang dianggap berperan penting dalam konsultasi teologia dan sidang raya itu adalah TB. Simatupang. Bagi Simatupang atau pak Sim, keterlibatan gereja dalam masyarakat adalah keharusan, kalau tidak akan ditinggalkan. Simatupang menyampaikan contoh bahwa terjadinya perang dunia ke dua disebabkan absennya gereja dalam kehidupan masyarakat, gereja telah dijadikan sebagai bangunan mati yang dikunjungi hanya sekali seminggu untuk jiarah. Sementara kehidupan sehari hari dianggap berbeda dan bukan bidang gereja. TB Simatupang dianggap punya peran penting dalam membangun strategi dan praktek keterlibatan gereja dalam masyarakat, seperti yang diterapkan oleh Pelpem/Parpem DGI dan menular ke Pelpem atau Parpem gereja gereja anggota DGI. TB Simatupang disebut sebagai teolog awam, dengan sumbangan pemikirannya untuk meletakkan batu pertama keterlibatan sosial gereja pasca kemerdekaan. ”Jadi, TB Simatupang itu bermain dibidang strategi, dan Abineno dibidang teologis”.

Salah satu ide pak Sim di era orde lama yang populer dalam sidang sidang DGI adalah tentang Tiga Tugas Kristen dalam Revolusi. Pertama, adalah merumuskan pikiran pokok peran dalam revolusi yang bersumber dari alkitab yang akan menjawab persoalan kongkrit bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta bidang kemanusiaan yang sedang berada dalam proses revolusi. Kedua, gereja harus memberikan kontribusi pikiran terhadap persoalan pokok yakni soal Pancasila, Sosialisme Indonesia, masyarakat adil dan makmur, kesadaran sosial manusia, manusia baru dan masyarakat baru. Ketiga, bagaimana memikirkan kembali (re-thinking) tugas pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja-gereja selama ini seperti perawatan orang sakit, pendidikan, dan lain–lain kedalam bentuk yang lebih efisien.

Arena debat wacana, teologi dan pengalaman terhadap salah satu isu yang digeluti DGI ini sejak awal (peran gereja dalam masyarakat), sebenarnya sudah mendapat tempat yang khusus dengan diselenggarakannya Konfrensi Gereja dan Masyarakat (KGM) oleh DGI. Pra Sidang raya DGI VII di Siantar, tercatat dua kali melakukan KGM. KGM I diselenggarakan di Jakarta tahun 1962 dengan tema: pelayanan kristen dalam revolusi. KGM II diselenggarakan di Salatiga tahun 1967, dengan thema: panggilan kristen dalam pembaruan masyarakat. Setelah sidang raya Siantar, diselenggarakan lagu KGM III tahun 1976 di Klender Jakarta dengan sub thema yang semakin menunjukkan peran yang lebih kongkrit dalam pembangunan: pengamalan pancasila dalam membangun masa depan.

Sidang-sidang DGI dari waktu ke waktu diliputi semangat yang besar mencari landasan teologis atas peran sosial gereja. Pemerintah orde baru yang telah mencanangkan pembangunan, membuat gereja harus punya pilihan dan jawaban teologis terhadap tangan itu. Khusus menjawab masalah ini, tahun 1970, DGI mengadakan konsultasi teologia di Sukabumi. Dari konsultasi itu ditelurkan pemikiran teologis tentang keteribatan gereja dalam masyarakat dan pembangunan.
Setidaknya terdapat tiga pernyataan teologis yang mengemuka dalam pertemuan ini, seperti dikutip dari tulisan A.A. Yewangoe berikut:

Dalam sidang raya ini sudah muncul badan badan yang akan menjadi implementor dari teologi yang telah dibahas susah payah itu. Dalam sidang sidang yang berlangsung, terdapat satu komisi yang membahas bentuk program dan kelembagaan yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat, yakni ”Komisi Partisipasi Dalam Pembangunan”. Komisi ini merekomendasi didirikannya development centre, yang kelak namanya disebut ”Dharma Cipta”. Di daerah, dibentuk Regional Development centre, yang mana Sumatera Utara adalah salah satu dari empat regional development centre yang dibentuk.

Development centre ditujukan untuk melahirkan kader-kader gereja yang terlibat dalam pembangunan. Development centre melakukan pelatihan pelatihan dari yang bersifat mendasar seperti jati diri, kemandirian masyarakat, hingga ke hal-hal yang teknis seperti pertanian, peternakan, dan perekonomian rakyat.

Gebrakan teologi hingga wacana strategi sidang raya Siantar menjadi semacam sihir yang membuat gereja-gereja lokal melihat dan masuk dalam peran kemasyarakatan. Inilah cikal bakal berdirinya lembaga-lembaga yang berada di naungan gereja, yang melakukan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Peserta sidang raya tentunya punya tantangan dan hambatan ketika pulang ke gerejanya masing masing, karena gereja sudah punya tata aturan yang tentunya membutuhkan waktu untuk merubahnya. Dalam kondisi inilah sebagian peserta tidak melanjutkan pemikiran ini ke gerejanya, tetapi sebagian lagi terus mengupayakan bagaiamana peran sosial gereja bisa diimplementasikan di tingkat gereja lokal.

Hal ini juga terjadi dalam proses kelahiran Parpem GBKP. Dibutuhkan waktu hingga 4 tahun dari waktu Sidang raya Siantar dilakukan, baru Parpem atau pelpem GBKP bisa didirikan dan diakui dalam struktur gereja. Sidang Sinode GBKP tahun 1975, menerima dan mengesahkan Pelpem/ Parpem menjadi salah satu departemen dalam struktur gereja. Para perintis pelayanan masyarakat yang pada akhirnya mendirikan Parpem sudah mulai bekerja ditengah masyarakat pedesaan awal tahun 1971, yakni setelah Sidang Raya Siantar, dengan dukungan dari berbagai pihak berhubungan langsung dengan para penggagas awal tersebut. Moderamen GBKP menyikapi apa yang telah dikerjakan ditengah masyarakat itu dengan cara mengakomodir dalam sistem tata gereja secara resmi tahun 1975, dengan harapan pekerjaan tersebut dapat dipantau perkembangannya oleh gereja. Salah satu perintis Parpem, Selamat Barus, bersama sama dengan Leland Eyers, seorang ahli pertanian dan peternakan dari Amerika sudah lama bergelut dengan diskusi tentang pertanian dan peternakan ditengah-tengah masyarakat pedesaan yang sedang mengalami krisis pangan akibat wabah wereng, tidak jauh sebelum Parpem berdiri.

Dinamika keterlibatan sosial gereja yang terjadi di Gereja GBKP, dalam hubungannya dengan para penggagas awal Parpem, dapat dirujuk pada bantuan melalui DGI kepada Moderamen GBKP sekitar akhir tahun 1960-an. Krisis ekonomi dan kesulitan pangan akibat krisis politik yang terjadi memaksa gereja untuk turut memberikan jawaban. Dalam rangka ini, GBKP mendapatkan dua proyek yang dananya lumayan besar, pertama adalah proyek Lembu dan proyek training Neumann. Proyek ini ditangani langsung oleh moderamen GBKP dengan memakai tenaga konsultan dari Universitas, seperti Prof. Tabas Pandia dan Prof. Asil Barus. Kedua proyek ini pada akhirnya dinyatakan gagal, karena ternyata tidak mampu melepaskan masyarakat desa dari krisis yang terjadi. Dalam evaluasi kalangan DGI, ternyata proyek dengan dana yang luar biasa besar ini (?) mengalami kegagalan secara nasional, sehingga memikirkan tidak lagi melanjutkan proyek ini, tetapi memikirkan cara yang berbeda untuk dilakukan kemudian hari.

Awal tahun 1974, dalam pertemuan Pelpem DGI yang menyertakan orang-orang dari gereja-gereja yang mendapat proyek gagal tersebut, dicarilah sepuluh gereja yang paling gagal. Diantara 10 gereja yang gagal, GBKP adalah satu-satunya yang terpilih dari Sumatera, sementara 9 gereja lainnya berasal dari Indonesia Timur. Kesepuluh gereja ini menjadi pilot project yang akan diintensifkan untuk didukung. Program selanjutnya adalah mengumpulkan 3 orang dari setiap gereja yang gagal untuk melakukan konsultasi membicarakan program selanjutnya untuk mengatasi krisis dalam jemaat pada khususnya. Dari Gereja GBKP, diutus beberapa orang diantaranya Borong Taringan.

Dalam pertemuan ini semua peserta dibebaskan memilih bidang apa yang akan menjadi konsentrasinya ditengah masyarakat sesuai dengan realitas yang mereka alami masing-masing, seperti pertanian, peternakan, infrastruktur desa, perekonomian desa, dan lain-lain. Setiap pilihan diberikan ruang untuk mengimplementasikannya setelah pulang ke daerah masing-masing, dengan jaminan dukungan dana dari Pelpem DGI. Pdt. Borong Tarigan muda, salah seorang peserta yang berasal dari GBKP, memilih untuk konsentrasi di infrastruktur, karena pengalaman sulitnya menempuh desa-desa terpencil tempat pelayanannya. Pilot project itu adalah membangun sebuah jembatan desa. Kelak ini dianggap menjadi salah satu proyek yang berhasil yang menumbuhkan kepercayaan pada kerjasama selanjutnya dengan Pelpem DGI.

Aroma sidang raya DGI VII di Siantar sangat kental mewarnai sidang Sinode GBKP yang dilaksanakan di Kabanjahe, tanggal 18–23 Mei 1975 ini. Thema sidang ini sendiri mirip dengan thema sidang raya DGI, yakni “Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan”. Thema ini Berbeda jauh dengan thema sidang sinode GBKP sebelumnya yang disebutkan dalam bahasa Karo : “Aku me dalin dingen ketuhu tuhun dingen kegeluhen” (“Akulah jalan kebenaran dan kehidupan”), meskipun dalam sub themanya sudah mulai menyentuh keprihatinan sosial: Tugas Gereja ibas kegeluhen masyarakat ibas paksa genduari . Salah seorang narasumber yang diundang dalam sidang sinode 1975 ini adalah tokoh yang berpengaruh dalam dinamika di DGI waktu itu, DR. S.A.E. Nababan. Nababan yang menjabat sebagai Sekretaris jendral DGI waktu itu membawakan ceramah dengan thema yang kental dengan pergumulan di Siantar: Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan.

Dalam sidang inilah diputuskan berdirinya Pelpem GBKP (Pelayanan Pembangunan GBKP) yang kemudian berubah nama menjadi Parpem GBKP. Selamat Barus, dipercayakan memimpin lembaga ini untuk pertama kalinya. Diharapkan lembaga ini akan berkordinasi dengan lembaga-lembaga yang kegiatannya sama lintas gereja, seperti dengan Pelpem DGI. Selamat Barus dipilih atas dasar usaha-usaha yang telah dikerjakannya selama ini seperti penyuluhan pertanian dan peternakan. Adapun Pdt. Borong Tarigan, yang sebelumnya telah banyak berkecimpung dikegiatan-kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jembatan, air minum, hingga listrik, diakomodir dalam lembaga baru ini dan dihunjuk sebagaimana peran yang dimainkannya, yakni sebagai kepala Padat Karya yang berada dibawah Pelpem.

Penempatan kedua orang ini membuktikan bahwa pendirian Pelpem lebih pada melembagakan (institusionalisasi) oleh pihak gereja, apa yang sudah dikerjakan yang sebelumnya ‘tanpa nama’ atau tanpa organisasi, karena secara formal pekerjaan kedua pendeta itu adalah sebagai pendeta jemaat yang pada saat itu urusan kemasyarakatan bukan tanggung jawab mereka. Setelah pendirian lembaga ini, kedua pendeta ini menanggalkan perannya sebagai pendeta jemaat, dan beralih menjadi pekerja pemberdayaan masyarakat.