FITRA Sumatera\nUtara menganggap Pelatihan Pelayanan Publik ini penting, untuk menciptakan\nmasyarakat (organisasi masyarakat sipil dan komunitas warga) dalam mengemas temuan-temuan persoalan dalam pelayanan\npublik menjadi tulisan jurnalistik, laporan pengaduan dan mekanisme komplain.<\/p>\n\n\n\n
Pelayanan\npublik merupakan segala jenis pelayanan yang bentuk kegiatannya dalam rangka\npemenuhan kebutuhan masyarakat. Terdiri dari 3 (tiga) unsur penting dalam\npelayanan masyarakat yaitu: adanya Penyelenggara (institusi), Pelaksana\n(orang-orang yang bekerja) dan juga Masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Salah\nsatu narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Edward Silaban, Asisten\nOmbudsman RI memaparkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu\nlembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan\npelayanan public baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintah\ntermasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan\nBHMN (Badan Hukum Milik Negara) serta Badan Swasta dan Perorangan. Ombudsman\nRepublik Indonesia sifatnya merekomendasikan dan yang menangani\npengaduan-pengaduan tentang buruknya pelayanan publik seperti:<\/p>\n\n\n\n
- Maladministrasi (penyalahgunaan wewenang), tidak sesuai dengan standard layanan<\/li>
- Potret Pelayanan Publik yang buruk (seperti: adanya pungli, dipersulit, pelayanan yang tidak transparan, diskriminatif, menunda penyelesaian pelayanan, budaya malas oleh petugas dan mental ingin dilayani)<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"http:\/\/yakparpem.org\/cms\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/WhatsApp-Image-2019-03-14-at-11.20.17-1-1024x768.jpeg\")
<\/figure><\/li><\/ul><\/figure>\n\n\n\n\u201cTugas\nOmbudsman RI adalah menerima laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi,\nmelakukan pemerikasaan atas substansi laporan, menindaklanjuti laporan termasuk\ndalam lingkup kewewenangan Ombudsman RI, melakukaninvestigasi atas prakarsa\nsendiri, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintahan serta\nlembaga kemasyarakatan dan perorangan, membangun jaringan kerja, melakukan\nupaya pencegahan maladministrasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan UU\u201d\nterangnya.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJika\nkita menemukan pelayanan public yang seperti dijelaskan di atas, kita boleh\nmelaporkan kesenjangan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia dengan\nmengakses situs website www.ombudsman.go.id<\/a>\ndengan mengklik pengaduan dan harus dilengkapi semua datanya.\u201dungkapnya<\/p>\n\n\n\n
Aplikasi\nLAPOR! <\/p>\n\n\n\n
Ibu\nRurita Ningrum, Direktur FITRA Sumatera Utara menerangkan tujuan dilakukannya\nmonitoring adalah:<\/p>\n\n\n\n
- Pemerintah sebagai penanggungjawab\npenyediaan pelayanan publik<\/li>
- Perbaikan layanan publik : dijalankan\nsesuai dengan prosedur dan ketetapan yang berlaku dengan berlandaskan\ntransparansi, akuntabilitas dan perlakuan serta kesempatan yang sama untuk\nmendapatkan pelayanan publik yang prima<\/li>
- Untuk kepentingan umum : mempermudah\nurusan publik, mempersingkatkan waktu untuk urusan pelayanan public<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Segala bentuk\nkesenjangan yang mengganggu berjalannya pelayanan public, seperti tidak\nberfungsinya trotoar di jalan khusunya jalur untuk penyandang disabilitas (disebut\nguiding block<\/em>), tidak ada akses untuk\ndisabilitas pada halte-halte, kamar mandi, dan transportasi umum, ketidaksesuaiannya\naturan yang ada pada saat pengurusan data pribadi mulai dari tingkat desa sampai\npelayanan di kabupaten\/kota dapat dilaporkan dengan mengakses aplikasi LAPOR!\nmelalui situs www.lapor.go.id<\/a>\n<\/p>\n\n\n\n
- Pastikan\nakun kita sudah terdaftar sebagai member dengan mengisi kelengkapan data dan\nklik Daftar<\/li>
- Jika akun kita sudah terdaftar, barulah\nkita bisa menjadi Pelapor<\/li>
- Lengkapi laporan kita dengan mengisi\ndengan jelas: apa yang kita laporkan, di mana kejadiannya, kapan bisa\ndilampirkan foto sebagai bukti pelaporan kita<\/li>
- Kemudian klik tombol LAPOR! maka laporan\nkita akan diproses paling lambat selama 2 minggu setelah laporan dikirimkan<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Ada cara lain\nuntuk proses pelaporan dengan mengirimkan sms ke nomor 1708 dengan aduan jelas\ndengan tempatnya.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAkan dibangun\nPosko Pengaduan bagi masyarakat yang tersebar di beberapa titik di setiap Kabupaten\/Kota\ntersebut. Sehingga, diharapkan peserta Pelatihan akan menjadi Pelapor yang\nberguna buat banyak orang dan menjadikan daerah\/desa kita menjadi lebih baik \u201d\npungkasnya<\/p>\n\n\n\n
#SalamTransparansi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Medan, FITRA Sumatera Utara telah menyelenggaran kegiatan \u201cPelatihan Monitoring Pelayanan Publik\u201d pada tanggal 12-14 Maret 2019 di Hotel Antares Jalan Sisingamangaraja Medan, dengan mengundang perwakilan dari 5 (lima) Kabupaten\/Kota merupakan komunitas warga yang sudah terorganisir dan organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penyelanggaraan pelayanan publik seperti Deliserdang, Binjai, Nias, Gunung Sitoli dan Pematang Siantar. Tujuan … <\/p>\n